JABARNEWS | BEKASI – Produksi film sinetron religi spesial Ramadhan berjudul Cuma Disini yang akan ditayangkan di sebuah stasiun televisi pada Ramadhan mendatang menuai kontroversi.
Hal itu seiring dengan berperannya Deddy Mizwar (Demiz) di film tersebut dan aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan proses Pilkada.
Terkait hal ini, Demiz berharap para stakeholder khususnya KPI, KPU, dan Bawaslu Pusat bisa segera duduk bersama membahas aturan tersebut.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang belum paham dengan film sinetron, sehingga ada aturan yang ditafsirkan lain dan dipolitisir.
“Ini harus dipertegas, KPI, KPU, dan Bawaslu Pusat harus duduk bersama membahas masalah itu jangan sampai ada yang dirugikan oleh aturan tersebut,” jelas Demiz, Jumat (13/4/2018).
Dilandasi itikad baik, pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dan membahas aturan tersebut dengan KPI pada Kamis (12/4/2018). Dalam hal itu, KPI berencana membahas masalah itu dengan KPU dan Bawaslu. Demiz bersedia hadir dalam pertemuan ini.
“Kalau memang diundang saya siap hadir dan duduk bersama membahas masalah itu,” katanya.
Pihaknya menjelaskan, dalam aturan KPI ada batasan-batasan kandidat peserta Pilkada untuk beriklan di televisi. Terlebih ada iklan yang akan dikeluarkan oleh KPU.
“Ada aturan tidak boleh beriklan, kecuali yang dibiayai oleh KPU, termasuk ucapan selamat, ada sandiwara radio, televisi. Sinetron, yang dimaksud beriklan itu seperti apa? Sekarang kalau ada seorang calon main di sinetron yang bukan aktor, ya pasti tujuannya untuk meningkatkan popularitas. Kalau saya kan aktor dan sudah populer, saya mencari nafkah keluarga dari bermain film sinetron, masa ga boleh?” katanya.
Dia menilai agar tak dipolitisir, aturan tersebut harus dipertegas, jangan sampai malah ada pihak yang dirugikan.
“Kalau yang lain yang bukan aktor, main sinetron mungkin gak dibayar, karena untuk menaikan popularitas, dan mainnya pasti ga bagus, karena bukan profesinya. Tetapi saya kan aktor, peraih Piala Citra terbanyak. Dan ini adalah mata pencaharian saya, Sementara calon yang lain yang misalnya berprofesi dosen itu mereka ga berhenti jadi dosen. Ini ada diskriminasi, makanya perlu dibahas dan duduk bersama,” katanya.
Demiz memaparkan, film sinetron Cuma Disini merupakan tayangan religi dan mendidik masyarakat. Sehingga kalau tayangan itu dilarang maka akan banyak masyarakat yang dirugikan, termasuk dirinya.
“Sinetron ini ceritanya bernuansa religius di bulan Ramadhan, apa tidak boleh sebagai seorang muslim melakukan syiar agamanya. Kalau ga boleh kacau negeri ini. Apalagi selama ini saya main sinetron rata-rata bermutu dan setiap tahun mendapat penghargaan dari KPI, masa sekarang ga boleh. Malah kalau saya ga boleh main, ga boleh merancang sebuah sinetron yang bagus dan menarik, artinya ada hak masyarakat yang dirugikan. Karena masyarakat berhak menonton tayangan yang bermutu,” katanya.
Pihaknya melihat akan banyak pihak yang dirugikan bila film sinetron tersebut dilarang tayang di televisi.
“Artinya jelas-jelas peraturan ini merugikan orang banyak yang bukan hanya masyarakat Jawa Barat saja, tetapi masyarakat di seluruh Indonesia. Makanya ini harus dibicarakan oleh tiga pihak tadi, ditambah pihak stasiun televisi. Termasuk saya kalau diundang saya akan hadir menjelaskan bagaimana itu. Tujuannya satu, supaya jangan dipolitisir. Kalau saya main, nanti saya dipolitisir dan dituduh saya melanggar segala macam,” katanya.
Padahal, lanjutnya, tidak ada pelanggaran Pilkada yang dilakukan dirinya dalam film sinetron tersebut.
“Tidak ada iklan kampanye dalam sinetron saya, tidak ada sosialisasi ajakan mencoblos nomor empat. Jadi biar KPU dan Bawaslu paham jangan diskriminatif terhadap profesi aktor, ini diskriminatif. Kalau profesi lain bisa mencari nafkah dari profesinya, kalau aktor ga boleh, ini tidak boleh seperti itu,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
