“Jika pemerintah berencana membantu melunasi tunggakan, dari mana anggaran itu akan diambil? Kebijakan ini memerlukan pembahasan lebih mendalam agar tidak membebani pihak sekolah,” tambah Maulana.
Ia menekankan bahwa dengan jumlah sekolah swasta yang mencapai sekitar 3.500 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menjadi beban bagi sekolah.
Maulana mengusulkan agar Dinas Pendidikan Jawa Barat segera membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Komisi V DPRD Jawa Barat dan organisasi sekolah swasta.
“Saya berharap pemerintah segera membuka dialog untuk mencari solusi terbaik. Banyak sekolah swasta yang merasa keberatan jika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya jaminan penyelesaian tunggakan biaya oleh pemerintah,” pungkas Maulana. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
