Dari Lahir hingga Wafat, Layanan Adminduk Bandung Kini Semakin

JABARNEWS | BANDUNG – Pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Bandung kini memasuki fase baru. Pemerintah kota menghadirkan sistem layanan yang terintegrasi dan mengikuti setiap fase kehidupan warga—dari kelahiran hingga kematian.

Transformasi ini terbukti berdampak nyata. Survei Teropong Daerah oleh Litbang Kompas pada 23 Februari–3 Maret 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 84,3 persen. Angka ini menunjukkan perubahan signifikan: layanan menjadi lebih cepat, sederhana, dan tidak lagi berulang.

Kini, warga tidak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen. Sebaliknya, layanan hadir langsung di momen penting kehidupan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar, menegaskan perubahan pendekatan tersebut.

“Kami mengubah pendekatan, dari yang sebelumnya masyarakat harus datang ke layanan, menjadi sistem yang hadir di momen-momen penting kehidupan. Dari kelahiran hingga perubahan status keluarga, semuanya kami rangkai agar prosesnya lebih cepat dan tidak berulang,” ujarnya.

Mengapa Integrasi Layanan Jadi Kunci Reformasi Adminduk

Sebelumnya, pengurusan dokumen kependudukan sering dianggap rumit. Prosesnya panjang. Bahkan, warga harus mengurus dokumen secara terpisah di berbagai instansi.

Kini, pendekatan itu diubah total.

Pemerintah Kota Bandung mengintegrasikan layanan dengan berbagai sektor. Mulai dari fasilitas kesehatan, Kantor Urusan Agama, pengadilan, hingga kelurahan. Kolaborasi ini memotong rantai birokrasi yang sebelumnya berlapis.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya langkah tersebut.

“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar. Karena itu kami memastikan prosesnya semakin mudah, cepat dan tidak berbelit, serta bisa diakses kapanpun dibutuhkan,” ujar Farhan.

Ia menambahkan, integrasi bukan sekadar mempercepat layanan.

“Yang kami dorong bukan sekadar percepatan layanan, tetapi bagaimana proses ini benar-benar menyatu dengan kehidupan warga. Ketika layanan hadir di setiap fase penting, maka masyarakat tidak lagi merasa mengurus administrasi sebagai beban,” lanjutnya.

Program Terintegrasi Bekerja di Setiap Fase Kehidupan

Integrasi layanan tidak berhenti pada konsep. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkannya ke dalam sejumlah program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Pada fase awal kehidupan, program Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan) menjadi ujung tombak. Program ini bekerja sama dengan 102 fasilitas kesehatan, terdiri dari 50 Praktik Mandiri Bidan, 7 puskesmas, 32 rumah sakit, dan 13 klinik. Orang tua bisa langsung mendapatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak saat proses persalinan berlangsung.

Selanjutnya, pada fase pernikahan, hadir program Kompak Kang. Program ini mengintegrasikan layanan dengan Kantor Urusan Agama di 30 kecamatan. Dengan begitu, pasangan yang menikah tidak perlu lagi mengurus pembaruan dokumen secara terpisah.

Kemudian, untuk perubahan status keluarga, tersedia program Siap Pa. Program ini terhubung dengan Pengadilan Agama. Setelah putusan keluar, dokumen kependudukan langsung diperbarui tanpa prosedur tambahan.

Sementara itu, pada fase akhir kehidupan, layanan Pelita Hati hadir di tingkat kelurahan. Program ini memudahkan pengurusan akta kematian bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dengan alur ini, setiap peristiwa penting dalam kehidupan warga langsung terhubung dengan sistem administrasi.

Akses Lebih Fleksibel dan Tantangan Digital di Depan

Selain integrasi layanan, Pemerintah Kota Bandung juga memperluas akses. Layanan administrasi kini dapat diakses secara online. Warga tidak lagi harus datang ke kantor.

Lebih jauh lagi, layanan juga dibuka pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini menjawab kebutuhan warga yang tidak memiliki waktu pada hari kerja.

Namun demikian, transformasi ini belum sepenuhnya tanpa tantangan.

Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih perlu didorong. Hingga saat ini, capaian aktivasi baru mencapai 21,19 persen dari target. Angka ini menunjukkan masih rendahnya adopsi layanan digital.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan layanan digital. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembaruan data juga perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kelompok rentan harus tetap menjadi prioritas agar tidak tertinggal dalam sistem baru ini.

Meski begitu, arah kebijakan sudah jelas. Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat integrasi layanan dan kemudahan akses.

Ke depan, pengurusan dokumen tidak lagi menjadi beban administratif. Sebaliknya, proses ini akan menjadi bagian alami dari setiap fase kehidupan warga. (Red)