JABARNEWS | PURWAKARTA – Ribuan Honorer Kategori2 (K2) lakukan aksi turun jalan, Sabtu (22/9/2018). Mereka menuntut pemerintah mengesahkan Revisi UU ASN dan meminta Honorer K2 diangkat menjadi CPNS tanpa tes dan tanpa batas maksimal usia. Honorer mengancam, jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan melakukan mogok kerja selama satu bulan.
Aksi damai itu dikoordinir oleh Forum Honorer Kategori2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Purwakarta.
Saat aksi, Koordinator FHK2I Kecamatan Sukatani, Imas Masrifah, menyerukan, aksi ini tidak hanya dilaksanakan hari ini, namun akan dilakukan aksi susulan.
“Kami menolak rekruitmen CPNS 2018 dan menolak Permen PAN RB Nomor 36 tahun 2018 dan Permen PAN RB Nomer 37 tahun 2018 dengan memberi batasan umur terkait rekruitment CPNS bagi tenaga Honorer K2,” ujar Imas, saat ditemui usai aksi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, aksi ini dilakukan oleh seluruh honorer se-Kabupaten Purwakarta. Honorer mendesak pemerintah pusat untuk mengangkat semua honorer yang ada di Indonesia menjadi PNS.
“Kami melakukan long mach dari Situ Buleud ke Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, dengan menyerukan hak-hak kami. Kami pun memeberi tahu kepada pengguna jalan ataupun masyarakat Purwakarta bahwa kami honorer di Purwakarta itu ada,” ungkapnya.
Selain menuntut kepada pemerintah pusat, lanjut dia, pihaknya juga meminta upah yang layak kepada Pemkab Purwakarta. Diharapkan, Pemkab bisa merealisasikan itu semua, karena upah saat ini tidak layak.
“Kalau upah yang saat ini kami terima itu tidak manusiawi, karena kami bekerja dengan rasa untuk mendidik anak-anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Dengan upah yang kami terima saat ini, kami merasa dilecehkan sebagai honorer Kategori2,” ujarnya.
Imas menambahkan, jika tuntutan tersebut tidak direalisasikan dan tidak ada keberpihakan pemerintah kepada honorer kategori2, pihaknya akan melakukan mogok kerja selama satu bulan, yang sesuai dengan arahan dari Ketua FHK2I Kabupaten Purwakarta.
“Kami akan mengupayakan dan memfasilitasi beberapa tuntutan tersebut yang kemudian akan Kami sampaikan ke pihak yang berkompeten yaitu pemerintah pusat. Namun sayang tadi tak ada satupun pejabat Pemkab Purwakarta yang menemui kami,” pungkasnya. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
