Pengelolaan Unit Kerja Jabar Saber Hoaks Lakukan Verifikasi Informasi Hoaks di Media Sosial

Foto : ilustrasi by internet

Penulis :Muhammad Gusti Raihan Nabawi (Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi-UNPAD)

INFORMASI hoaks semakin meningkat tiap tahunnya. Dikutip dari data hasil survei pada tahun 2019 oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang dikutip dari data internal Jabar Saber Hoaks bahwa informasi hoaks yang paling mudah beredar ialah melalui saluran sosial media dengan prosentasi 87,50% dilanjut dengan saluran aplikasi chatting sebanyak 67,00% dan yang ketiga ialah melalui saluran website sebanyak 28,20%.

Meningkatnya penyebaran hoaks ini beriringan dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat dalam menggali sumber informasi dari media sosial. Maka dari itu lahirnya unit kerja Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks (Jabar Saber Hoaks) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 4 layanan utama yaitu penerimaan aduan melalui media sosial, pemantuan rumor hoaks, klarifikasi hoaks, dan literasi hoaks.

Muhammad Gusti Raihan Nabawi, Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS., dan Dr. Teddy Kurnia Wirakusumah M.I.Kom dari Program Studi Manajemen Komunikasi, Universitas Padjadjaran tertarik untuk melakukan penelitian deskriptif dengan menggali informasi dari Unit Kerja Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks dalam memproses dan juga mengelola informasi berpotensi hoaks di media sosial. Hal ini ternunya menjadi sebuah hal yang kompleks dan sebuah hal yang tidak mudah untuk dianalisis oleh pihak administrator atau pengelola Jabar saber hoaks. Hal ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data  wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Baca Juga:  Polri Siapkan Operasi Pengamanan Pemilu 2024, Penyebaran Hoaks Jadi Fokus Utama

Awal sejarah dari Unit kerja Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks ialah merupakan salah satu dari program utama dari perangkat daerah dari yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat periode 2018-2023 yang dalam pembentukannya memiliki 11 dasar hukum yang mendorong untuk dibentuknya unit kerja Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks. Struktur organisasi yang fleksibel secara garis vertikal menjadikan jabar saber hoaks terbuka atas segala evaluasi dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan duduk bersama antar personil jabar saber hoaks. hal ini berkaitan dengan teori komunikasi yaitu integrative theory , teori ini juga menekankan bagaimana pusat dari struktur organisasi adalah komunikasi. Intensitas akan hadirnya kontak tiap anggota organisasi, individu dalam berbagai kelompok. Tentunya, semakin sering melakukan komunkasi maka semakin meningkat pula pertukaran informasi terjadi.

 

Lingkup kerja dari Jabar Saber Hoaks ini sendiri juga meliputi proses pencarian fakta hingga proses penyebaran klarifikasi informasi dalam bentuk konten media sosial. dalam pembuatan konten juga memiliki standarisasi alur dan gatekeeper yang bertujuan untuk menyaring informasi kepada masyarakat agar kualitas pesan yang disampaikan mudah dibaca dan dapat dipertanggung jawabkan. Standarisasi dalam pengecekan fakta atau fact checking di lingkup jabar saber hoaks ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama proses penerimaan aduan dan pemantauan yang dimana didasari oleh 2 hal yang dijadikan sebagai tugas utama unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks yaitu pemantauan dan layanan aduan.

Baca Juga:  Pendakian Ke Tempat Wisata TNGGP Ditutup, Ada Apa?

Maka dari itu, dengan 2 hal ini proses verifikasi informasi hoaks dapat diterima. Yang kedua adalah proses pemeriksaan fakta diawali dengan menerima sebuah informasi yang rancu lalu diolah dan dicari kebenarannya, unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks melakukan verifikasi narasumber untuk memastikan informasi ini valid dan sebagai bentuk penyimpanan pada database unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks.

Tahap ketiga ialah proses pemeriksaan yang juga merupakan proses critical karena proses ini juga menentukan apakah informasi yang berpotensi hoaks ini dapat dijadikan sebagai konten klarifikasi atau informasi ini benar adanya, ditolak karena mengadung unsur harrasment, opini, cyber bullying, dan pornografi. Apabila konten tersebut mengandung informasi yang tidak valid (isu benar, isu berulang, atau penolakan) maka aduan langsung menjadi proses klarifikasi yang jawab langsung kepada pengadu tanpa disebarluaskan melalui media sosial unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks. Proses informasi berpotensi hoaks dapat dilanjut ke proses selanjutnya apabila terbukti merupakan informasi hoaks.

Baca Juga:  Para Lansia Sambut Baik Kehadiran Prajurit TNI

Yang keempat merupakan proses pembuatan klarifikasi dan narasi sanggahan seperti produksi konten yang dilakukan oleh divisi terkait dengan tanggung jawab membuat konten, hal ini juga tidak langsung dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks. tapi, konten yang sudah siap tayang perlu melewati proses pengecekan ulang oleh koordinator divisi unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks. hal ini juga sekaligus proses gatekeeper yang menjadi tanggung jawab dari unit kerja jawa barat sapu bersih hoaks karena sudah memberikan konten klarifikasi informasi terhadap berita hoaks.

Tentunya dalam melakukan kinerjanya selama bertahun-tahun, Jabar Saber Hoaks sudah memiliki database untuk menghimpun data hoaks unutk mempermudah informasi yang terjadi secara berulang dan juga Jabar Saber Hoaks sudah terverifikasi oleh IFCN (international fact checking network) yaitu sebuah organisasi yang menghimpun media-media dunia untuk memberantas hoaks dan konten negative lainnya.***