JABARNEWS | BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat dorong realisasi pembangunan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, KH Chumaedi mengatakan, rencana untuk pembangunan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI ini harus direalisasikan. Hal itu untuk mendukung prasarana dan membeli gedung yg sekarang ditempati oleh KCD.
“Pasalnya, saat ini KCD Wilayah VI saat ini statusnya masih
menyewa tempat,” katanya, Kamis (25/10/2018).
Dikatakannya, saat pembahasan Komisi V tentang RAPBD 2019 terus mengupayakan untuk pendidikan di wilayah VI Kab Cianjur dan KBB termasuk sarana prasarana di KCD wilayah VI tersebut.
“Saya juga mengapresiasi pelayanan pendidikan yang digagas oleh kepala KCD pendidikan
wilayah VI ini yang sudah meninjau melakukan blusukan kepada sekolah sekolah di pelosok
pelosok seperti Cidaun, Naringgul dan lainnya itu sangat luar biasa,” ujar Chumaedi yang sebelumnya telah memonitoring di KCD Wilayah VI, Cipeyeum, Kabupaten Cianjur, Rabu (24/10/2018) lalu.
Dia melanjutkan, sesuai dari peraturan dan perundang-undangan bahwa anggaran pendidikan
harus dialokasikan dari APBD sebesar 20 persen. Kedepannya, pendidikan di wilayah VI ini
khususnya bisa lebih baik lagi, serta gubernur dan wakil gubernur sekarang harus bisa terus
mengawal pendidikan di Jawa Barat ini.
“Karena itu, perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan
pendidikan,”katanya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wil VI, Deden Saepul Hidayat menyambut baik dukungan dari Komisi V yang datang ke KCD Pendidikan wilayah VI yang terus memberikan semangat dan support dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Permasalahan utama di KCD Wil VI seputar masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang harus terus dinaikan agar seluruh masyarakat di Jawa Barat dapat melanjutkan
sekolah.
Tentunya upaya-upaya tersebut disampaikan pada tahap pemetaan sekolah pemberian program program demi terciptanya pendidikan yang baik. Selain itu, dalam peningkatan mutu
sekolah agar anak-anak SMK khususnya bisa di serap dunia kerja.
“Yang jelas, kami terus berupaya sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan prima,” ujar Deden.
Dia berharapan, bahwa cabang dinas adalah etalase pemerintah provinsi punya tugas berat
dalam rangka pengembangan pelayanan lebih bagus, untuk itu diperlukan support dari Komisi
V baik motivasi maupun anggaran.
“Kalau dukungan ini kontinyu, pasti ada kemajuan dalam menjalankan program,” tandasnya. (wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
