JABAR NEWS | BEKASI – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang membawahi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Syamsul Bachri menyatakan bahwa anggaran Pendidikan Menengah Kota atau Kabupaten yang sekarang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat masih sangat jauh dari kebutuhan anak didik.
“Pendidikan di Jawa Barat tidak boleh diskriminatif untuk sebagian golongan dan terjangkau, kalau dilihat dari kebutuhan anak didik, idealnya perlu Rp. 4 Juta sampai Rp. 5 Juta per anak. namun sekarang satu anak hanya mendapat 2,1 juta yang berasal dari BOS Pusat dan BOSDA,” ungkapnya saat berkunjungan ke SMAN 1 Kota Bekasi, Jumat, (16/06/2017).
Menyinggung minimnya anggaran Provinsi untuk operasional pendidikan di sekolah-sekolah, DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong Pergub yang nanti akan dijadikan payung hukum agar jika sekolah membutuhkan dana operasional pendidikan tidak dikatakan pungutan liar dan menjadi masalah di kemudian hari.
“Kadang masyarakat tidak melihat kesulitan pihak sekolah mencari anggaran pendidikan karena memang untuk operasional per sekolah, Provinsi sangat terbatas menganggarkan agar bisa cukup dan merata se-Jawa Barat,” ungkapnya.
Melihat kesulitan yang dialami oleh pihak sekolah untuk mencari anggaran, memang ada beberapa daerah yang Perda yang membolehkan
mengajukan biaya pendidikan ke peserta didik, tapi seringkali dipermasalahkan oleh peserta didik.
“Maka dari itu akan kami dorong dari Provinsi agar dibuatkan Pergub terkait hal tersebut,” tambah Syamsul. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
