JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), optimis Pemprov Jawa Barat kembali menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sehingga Pemprov Jabar dapat kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik.
Apabila Opini WTP tercapai, maka akan menjadi yang ke-7 bagi Pemprov Jawa Barat, yang secara berturut-turut telah mandapatkan WTP sejak tahun 2011. Pun Jabar akan menjadi provinsi pertama dalam mencapai raihan ini.
“Alhamdulillah selama ini Jawa Barat sudah 6 kali WTP, mudah-mudahan tahun ini kali ketujuhnya, hadiah untuk masa terakhir jabatan saya,” ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, usai ‘Entry Meeting’ bersama BPK Kanwil Jabar, di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (6/4/2018).
Aher menyatakan, pihaknya telah menyetorkan laporan keuangan ke pihak BPK. Selanjutnya BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk diperiksa.
“Artinya kita siap untuk diperiksa oleh BPK, kita sudah meminta kepada segenap aparat Pemprov Jabar khususnya para kepala OPD, Kepala Biro, dikomandani oleh Kepala Inspektorat dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK ini,” katanya.
Aher juga mengaku, tidak terdapat permasalahan yang berarti terkait pengelolaan keuangan. Malahan dia merasa pengelolaan aset di Jawa Barat semakin bagus, keuangan bagus, sistem pengendalian pemerintahan pun semakin bagus.
Sementara itu, Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, menyebut kegiatan ‘entry meeting’ yang digelarnya bersama Gubernur, merupakan suatu pertemuan untuk memulai pemeriksaan.
“Dalam hal ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017 dan akan berlangsung selama dua bulan sampai akhir Mei,” kata Arman.
Arman menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang sudah pihaknya terima dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.
“Itu nanti salah satu produk dari pemeriksaan kami adalah Opini atas laporan keuangan,” ujar Arman. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
