20.000 Rumah Untuk Buruh Dibangun Di Bandung Barat

JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Sebanyak 20.000 unit rumah bersubsidi untuk para buruh akan dibangun di Bandung Barat. Pembangunan rumah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan investor ini ditargetkan terealisasi pada 2019.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, mengungkapkan, untuk pembangunan 20.000 rumah itu, dia sudah berkomunikasi dengan calon investor pengembang perumahan tersebut.

Saat ini, lanjutnya, mulai dilakukan pembebasan lahan seluas 50 hektare.

Baca Juga:  Bantuan UMKM di Kabupaten Bandung Disunat, Polisi: Pungli Capai Rp804 Juta

“Targetnya 200 hektare. Perumahan tersebut berlokasi di sekitar Padalarang dan Cipatat,” ujarnya seusai audiensi dengan perwakilan buruh di Ngamprah, Senin (1/10/2018), dikutip pikiran-rakyat.com.

“Rumah tersebut nantinya bisa dimiliki para buruh dengan cicilan murah dan uang muka rendah. Rencananya, harga 1 unit rumah dibandrol Rp 120 juta dengan cicilan Rp 700.000 selama 15 tahun,” tambah Aa.

Dia menuturkan, pembangunan perumahan bersubsidi untuk para buruh tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga:  Kesalahan Penggunaan Kartu Kredit Ini Bisa Sebabkan Penumpukan Utang

“Pembangunan perumahan untuk para buruh dibutuhkan lantaran saat ini 80% buruh belum memiliki rumah. Akibatnya, mereka harus mengeluarkan biaya kontrakan setiap bulan,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, Iing Solihin, mengatakan, saat ini tercatat sekitar 62.000 buruh dan 80% di antaranya belum memiliki rumah. Namun, dia memprediksi, jumlahnya masih lebih banyak lagi.

Baca Juga:  Waduh! Tidak Diberi Uang, Dua Pemuda Asahan Lempar Kaca Truk Pakai Batu

“Kami akan berkoordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menginventarisasi jumlah buruh ini. Agar, program-program pemerintah daerah ke depan bisa tepat sasaran,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Barat, Budiman, menyambut baik program pemerintah tersebut.

“Kami akan terus mengawal prosesnya hingga perumahan tersebut terealisasi,” tandasnya. (Des)

Jabarnews | Berita Jawa Barat