JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan anggaran dan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sub Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur. Sebab, di masa pandemi Covid-19 dinilai tidak akan maksimal dalam mengecek dan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak, baik yang menuju maupun keluar Jabar.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Yuningsih mengungkapkan, pos pemeriksaan hewan di Kabupaten Bogor harus memiliki komponen pengelolaan yang komprehensif. Supaya, lanjut dia, lalu lintas pengecekan dapat dilakukan dengan baik.
Terlebih, saat pandemi Covid-19 bukan hanya hewan tetapi kandungan protein dalam konteks kesehatan hewan juga harus diperhatikan.
“Perlu alat yang memadai untuk melakukan pengecekan tersebut,” kata Yuningsih, Jumat (12/2/2021).
Dia menjelaskan, pengecekan hewan di UPTD Gunung Sindur ini relatif sepi alias tidak produktif. Menurutnya, untuk meningkatkan produktivitas diperlukan fasilitas alat yang memadai agar pelaku usaha peternakan dapat melakukan pengecekan di tempat tersebut.
Selain fasilitas, persoalan yang dihadapi UPTD Gunung Sindur yakni bidang SDM yang sangat tidak layak secara personal. UPTD tersebut yang diisi oleh 4 staf yang terdiri dari 2 ASN dan 2 honorer jauh dari kelayakan sebuah UPTD pemeriksaan hewan.
“Kemungkinan sepinya pemeriksaan hewan karena memang tidak didukung alat yang memadai dan pegawai yang minim,” tutupnya. (Red)
