JABARNEWS | BANDUNG – Fraksi PKS DPRD Provisi Jawa Barat meminta alokasi belanja penanganan bencana ditambah. Sebab, saat ini alokasi untuk tanggap bencana dari APBD sebesar Rp20 miliar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan alokasi anggaran yang cukup dari Belanja Tak Terduga di APBD-P 2022 agar dicairkan secara signifikan untuk tahapan recovery. Hal itu berlaku juga pos yang sama di APBD 2023 agar ada alokasi untuk tahap rehabilitasi.
“Kami juga mendorong agar bantuan rehabilitasi rumah pasca gempa, nantinya dapat diberikan secara baik dan berkeadilan. Kita tidak ingin, nantinya ada warga yang seharusnya mendapatkan, namun ternyata tidak,” kata Haru dalam keterangannya yang diterima JabarNews.com, Kamis (1/12/2022).
“Kami juga tidak ingin ada warga yang tidak seharusnya mendapatkan, namun justru malah dapat. Kondisi pasca bencana memang memprihatinkan, namun upaya pemerintahan harus tetap profesional. Kami ingin memastikan dana bantuan tidak ada yang disalahgunakan,” tambahnya.
Haru menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar dapat berperan aktif dalam melakukan kordinasi penanganan gempa. Karena, lanjut dia, beberapa titik yang sulit dijangkau harus dipastikan dapat tertangani.
