DPRD Nilai Masterplan Guna Atasi Masalah Kemacetan di Kota Bandung, Tidak Jelas

JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyoroti dan menilai bahwa masterplan jangka pendek dan jangka panjang tentang masalah kemacetan yang dimiliki Pemkot Bandung, tidak jelas.

Hal tersebut ia sampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bandung ,di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (2/11/2022).

“Dalam penanganan kemacetan di Kota Bandung, dibutuhkan masterplan yang jelas sehingga bisa berdampak jangka panjang,” ujarnya.

Baca Juga:  Lokasi SIM Keliling Purwakarta Hari Ini Selasa 10 Januari 2023

Menurut Yudi, penanganan kemacetan di Kota Bandung dinilai relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, upaya penanganan macet dapat berdampak lama.

Ia menambahkan, dalam penanganan kemacetan di Kota Bandung dibutuhkan peran serta semua pihak, terlebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.

“APBD Kota Bandung terbatas dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Kota Bandung, seperti untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” katanya.

Baca Juga:  Ngeri, Keluarga Ini Simpan 2 Jenasah Didalam Rumah Hingga Jadi Kerangka

Ruas jalan di Kota Bandung tidak seimbang dengan jumlah kendaraan saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang baru dan berkualitas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.

Salah satunya yang menjadi sorotannya yakni terkait adanya konversi angkutan kota (angkot) dari tiga unit menjadi satu bus. Hal tersebut dikarenakan jumlah angkutan kota yang sudah kebanyakan dan mulai mengganggu lalu lintas.

“Berbagai inovasi atau program penanganan yang ada terkait persoalan kemacetan harus diupayakan tidak hanya sesaat tapi harus berjangka panjang,” tuturnya.

Baca Juga:  Uu Ruzhanul Ulum Sebut Porprov Jadi Evaluasi Pembinaan dan Pendidikan Atlet

Selain itu, program lainnya yang diklaim menyelesaikan persoalan kemacetan yakni angkot pintar yang diluncurkan pada 2016 lalu. Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan program tersebut.

“Inovasi atau program yang sudah ada harus jelas dan bagaimana pelaksanaannya juga harus bisa maksimal, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. **