Keputusan Menaker Soal THR bagi Pekerja Dirumahkan dan Cuti Melahirkan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (foto: istimewa)

JABARNEWS │ JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam surat edaran tersebut, diantaranya mengatur pembayaran THR bagi pekerja yang dirumahkan dan cuti lahiran.

Baca Juga:  341 Perusahaan di Jabar Tak Bayar THR, Buruh Anggap Penindakan Pemprov Lemah

Melalui akun Instagramnya, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan para pekerja yang dirumahkan tetap mendapatkan THR. Namun demikian, para pekerja yang dirumahkan ini sebelumnya masih memiliki ikatan perjanjian kerja dengan perusahaan.

Baca Juga:  Roy Suryo Sebut Jokowi-Prabowo Berjiwa Patriot, Layak Jadi Guru Bangsa

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Dalam PP itu menyebutkan, pengusaha wajib membayar THR bagi pekerja dirumahkan.

Baca Juga:  Jawa Barat Jadi Provinsi Paling Banyak Kedua Soal Pengaduan THR Karyawan

“Selama sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara terus-menerus dan masih memiliki hubungan kerja maka pengusaha wajib memberikan THR,” tulis Kemenaker dalam keterangan IG-nya.