JABARNEWS │ BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berencana melelang program layanan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada Februari 2025.
Namun, langkah ini menuai perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. Ia mempertanyakan kesanggupan anggaran daerah untuk mendanai operasional Biskita pascalelang.
“Jika program ini kembali dilelang, apakah Pemkot mampu secara finansial mendukung pengoperasian Biskita yang dijalankan pihak ketiga dengan menggunakan APBD? Saat ini, anggaran Rp10 miliar hanya cukup untuk menjalankan dua koridor selama satu bulan saja,” ungkap pria yang kerap disapa Gus M, Jumat (17/1).
Gus M juga mengkritisi keputusan pemerintah yang dianggap kurang memberdayakan Perumda Transportasi Pakuan (PTP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor.
“Jika semua dialihkan ke pihak swasta, untuk apa kita memiliki BUMD? Bubarkan saja PTP jika pemerintah tak percaya pada kinerjanya,” tegasnya.
