JABARNEWS | BOGOR – Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat sebagai bagian dari program Kementerian Sosial untuk siswa dari keluarga miskin ekstrem dan yang tinggal di pedalaman. Sekolah ini akan dibangun secara bertahap dengan sistem asrama gratis, di mana seluruh biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik program tersebut. “Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini,” ujar Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut Dedi, 30 Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA yang lokasinya akan didistribusikan secara proporsional di kabupaten dan kota. Setiap sekolah akan menampung 300 hingga 500 siswa dengan kurikulum yang mengacu pada standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Agar selaras dengan kebijakan daerah, Dedi menyarankan agar Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal, seperti kebijakan masuk sekolah lebih pagi yang saat ini tengah digodok Pemprov Jabar.
Aturan tersebut bertujuan mendisiplinkan siswa dan mengurangi budaya nongkrong usai jam sekolah, terutama di kalangan pelajar SMA yang berisiko terlibat kenakalan remaja seperti tawuran dan balapan liar.
