JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun dari 99 kementerian/lembaga (K/L) usai selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa proses efisiensi telah dituntaskan pada 7 Maret 2025. Setelah itu, Presiden memberi izin agar anggaran yang sebelumnya diblokir dapat difokuskan kembali, direlokasi, dan dibuka untuk mendukung percepatan realisasi belanja.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, Suahasil mengatakan bahwa total anggaran yang dibuka blokirnya mencapai Rp86,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 kementerian dan lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih. Sisanya, sebesar Rp53,49 triliun, dialokasikan ke 76 K/L lainnya. Pembukaan blokir tersebut mulai mendorong akselerasi belanja, khususnya pada Maret.
Realisasi belanja K/L pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun dan meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari. Namun lonjakan paling signifikan terjadi pada Maret, dengan realisasi belanja mencapai Rp196,1 triliun—naik Rp112,5 triliun atau 372 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Hingga Maret, sekitar 16,9 persen dari total belanja kementerian dalam APBN telah terealisasi.
Sementara itu, total belanja negara per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun, atau 17,1 persen dari target APBN sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun. Dari sisi belanja pemerintah pusat, Rp196,1 triliun disalurkan melalui K/L dan Rp217,1 triliun melalui belanja non-K/L.
