Biaya Sampah Naik 2 Kali Lipat, Bandung Kejar Solusi Sebelum

JABARNEWS | BANDUNG – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memberi tekanan serius terhadap layanan publik di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mencatat, kenaikan harga solar dari sekitar Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter telah mendorong biaya operasional pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan kebersihan jika tidak segera diantisipasi melalui langkah strategis dan penyesuaian kebijakan yang tepat.

Tekanan Biaya Operasional Kian Nyata

Di tengah kenaikan harga energi, Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat. Pemkot mulai menyiapkan langkah strategis agar layanan pengangkutan sampah tetap berjalan optimal.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan lonjakan harga BBM menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari.

“Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita respons,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026.

Selain itu, tekanan anggaran mulai terasa. Jika tidak ada penyesuaian, kemampuan pembiayaan diperkirakan terbatas. Farhan menyebut, secara hitungan kasar, anggaran yang ada hanya mampu menopang operasional hingga sekitar akhir Oktober 2026.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot tidak memiliki banyak waktu untuk mengambil langkah cepat dan terukur.

Antrean TPA dan Dampaknya ke Layanan

Di sisi lain, persoalan tidak berhenti pada biaya. Pemkot Bandung juga menghadapi keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Akibatnya, antrean kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya tidak terhindarkan. Bahkan, sejumlah truk harus menunggu hingga menginap di area TPA.

Kondisi ini memperlambat siklus pengangkutan. Dampaknya, potensi penumpukan sampah di wilayah kota semakin besar jika tidak ditangani secara sistematis.

Karena itu, Pemkot menilai perlu ada solusi menyeluruh, bukan hanya penanganan jangka pendek.

Strategi Hulu Jadi Kunci Pengurangan Beban

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Bandung mulai menyusun peta jalan (road map) pengelolaan sampah. Langkah ini sekaligus mendukung target nasional penghentian sistem open dumping pada akhir 2026.

Farhan menegaskan, waktu yang tersedia relatif singkat.

“Kita memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memastikan di akhir tahun 2026 tidak ada lagi pembuangan ke TPA. Ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot menargetkan peningkatan pengelolaan sampah di hulu sebesar 100 hingga 200 ton per hari. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara bertahap.

Saat ini, produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi.

“Pengolahan dari hulu menjadi kunci agar beban ke TPA dapat dikurangi secara signifikan,” kata Farhan.

Efisiensi Energi dan Transisi Kendaraan

Selanjutnya, Pemkot Bandung juga mendorong efisiensi penggunaan energi dalam operasional pemerintahan. Salah satu langkah konkret yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Farhan mengaku mulai membatasi penggunaan kendaraan konvensional. Ia beralih ke kendaraan listrik untuk aktivitas harian.

Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dalam jangka menengah. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pengurangan emisi.

Meski demikian, Farhan mengingatkan agar setiap kebijakan tetap memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh.

“Jangan sampai kita mengurangi sampah, tapi justru menimbulkan polusi baru. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.