JABARNEWS | MAJALENGKA – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter.
Menurut Ono, pendekatan yang digunakan tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional, tetapi juga dinilai berpotensi melanggar hak asasi anak.
“Kami tetap menolak. Program ini tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku,” ujar Ono saat ditemui di Bandara Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).
Ono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, menyoroti sejumlah pelanggaran yang ditemukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pelaksanaan program ini.
Temuan tersebut antara lain dugaan pemaksaan terhadap siswa dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak mengikuti program, serta kondisi barak militer yang tidak ramah anak.
