JABARNEWS | JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dari kunjungan tersebut, Dedi Mulyadi membawa sejumlah catatan penting, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam pertemuan bersama jajaran KPK, Dedi Mulyadi diingatkan untuk lebih menekankan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berdampak langsung bagi masyarakat.
KPK menegaskan bahwa setiap program yang tak sesuai dengan arah pembangunan serta tidak memberi manfaat sosial seharusnya dikeluarkan dari rencana anggaran.
“Fokus pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika suatu program tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah, apalagi tidak punya asas kebermanfaatan, maka sebaiknya dicoret,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, Senin (19/5/2025).
