JABARNEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara kebijakan penempatan anak-anak bermasalah ke barak militer.
Menurutnya, program barak militer tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi melanggar hak anak.
Permintaan ini disampaikan Jasra usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Kami sudah menyerahkan hasil pengawasan kami kepada pemerintah daerah, dan salah satu rekomendasinya adalah penghentian sementara program ini sambil menunggu evaluasi, khususnya terkait aspek regulasi,” kata Jasra.
