JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Dedi Mulyadi mendorong audit kas Pemprov Jabar oleh BPK Jawa Barat untuk memastikan transparansi dan pengelolaan anggaran yang baik.
Kedatangan Dedi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025) ini menjadi respons atas dugaan dana APBD disimpan dalam bentuk deposito, seperti disinggung Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dedi Mulyadi mendorong BPK Jabar agar melakukan audit secara mendalam kas Pemprov Jabar.
“Karena kan audit ini juga sedang berjalan. Sehingga, nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki perencanaan keuangan yang baik,” ujar Dedi di Bandung, Jum’at (24/10/2025).
Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak hanya menilai perencanaan, tetapi juga pendapatan dari transfer pusat maupun PAD, serta belanja yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar kini memperbesar porsi belanja modal dibandingkan belanja barang dan jasa.
“Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak?” jelasnya.
Contohnya, kata Dedi, pembangunan jalan harus sesuai RAB, pekerja dilindungi asuransi, hingga kualitas proyek terjaga.
Hasil audit kas Pemprov Jabar nantinya akan diumumkan BPK ke publik. Dedi berharap pengumuman dilakukan lebih cepat dari jadwal resmi April 2026.
“Tetapi khusus untuk belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
