JABARNEWS | JAKARTA – Merasa nyawanya terancam usai membongkar skandal rasuah, seorang warga bernama La Hasidi melayangkan gugatan aturan perlindungan pelapor korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menilai regulasi yang ada saat ini tidak memberikan jaminan keamanan dengan cepat bagi masyarakat yang berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 232/PUU-XXIII/2025 yang digelar Rabu (3/12/2025), La Hasidi menguji konstitusionalitas Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK).
Langkah ini ditempuh La Hasidi setelah dirinya mengalami ancaman berupa intimidasi, upaya penculikan, hingga ancaman pembunuhan.
Teror tersebut muncul setelah ia melaporkan dugaan korupsi pembangunan pabrik jagung ilegal di Kabupaten Muna ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi.
