JABARNEWS | JAKARTA – Krisis pasokan elpiji 12 kilogram di Nusa Tenggara Timur melumpuhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi ini berdampak langsung pada penghentian layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima kabupaten/kota sejak 8 Mei 2026.
Kelangkaan bahan bakar ini memicu penghentian aktivitas dapur produksi secara bertahap. Hingga saat ini, ribuan penerima manfaat di wilayah tersebut belum bisa mengakses layanan gizi harian.
Kronologi Lumpuhnya Dapur Gizi di Lima Wilayah
Masalah distribusi ini bermula dari Kabupaten Manggarai. Pada Jumat (8/5), sejumlah unit SPPG di sana resmi berhenti beroperasi. Hal itu terjadi karena stok gas untuk memasak habis total tanpa adanya pasokan baru.
Krisis kemudian meluas dengan cepat dalam hitungan hari. Memasuki periode 11 hingga 12 Mei 2026, empat wilayah lain ikut terdampak hebat. Wilayah tersebut meliputi Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, mengonfirmasi situasi darurat ini. Ia menyebutkan bahwa penghentian ini merupakan langkah terpaksa akibat kondisi lapangan.
”SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026,” tegas Dadang dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/5).
Dampak Kelangkaan Elpiji terhadap Program Strategis
Ketergantungan SPPG terhadap elpiji 12 kg menjadi titik lemah operasional saat ini. Sebagian besar dapur produksi menggunakan spesifikasi gas tersebut untuk mendukung aktivitas memasak skala besar setiap harinya.
Akibat ketiadaan bahan bakar, produktivitas harian otomatis terhenti. Kondisi ini sangat disayangkan karena program MBG merupakan pilar utama penguatan gizi masyarakat di wilayah NTT.
Dadang menjelaskan bahwa operasional tidak mungkin dipaksakan tanpa adanya jaminan energi. “Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia,” tambahnya.
Saat ini, Badan Gizi Nasional tengah berupaya mencari jalan keluar. Koordinasi lintas sektor diperkuat untuk mengurai sumbatan distribusi energi di wilayah tersebut.
Langkah Darurat dan Upaya Normalisasi BGN
Pihak BGN memastikan terus memantau pergerakan stok gas di tingkat distributor dan pengecer. Fokus utama saat ini adalah memastikan jalur distribusi gas ke unit-unit SPPG menjadi prioritas.
Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk penyedia energi, sedang diakselerasi. Tujuannya agar dapur produksi gizi dapat segera mengepul kembali dalam waktu dekat.
Upaya ini krusial mengingat layanan gizi gratis sangat dinantikan oleh masyarakat. BGN menargetkan operasional segera kembali normal setelah pasokan gas masuk ke titik-titik layanan di lima kabupaten/kota terdampak.(Red)
Sumber : Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN)
