JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan insentif pembelian kendaraan listrik akan diterapkan mulai 2023, yakni Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 8 juta motor listrik, Rp 40 juta mobil hybrid, dan Rp 5 juta sepeda motor listrik konversi.
Menanggapi hal tersebut Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin kembali mempertimbangkan wacana kebijakan subsidi yang bersumber dari APBN tersebut dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk menerapkan skema tukar tambah mobil konvensional dengan mobil listrik.
“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan menghargai upaya Pemerintah dalam upaya transisi energi dan pengendalian atas pemanasan global. Namun penggunaan APBN untuk subsidi kendaraan listrik rasanya belum tepat di tengah gonjang-ganjing ekonomi global saat ini”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (25/02).
Selain itu, kata Sultan, ledakan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar telah menyebabkan peningkatan kemacetan lalu lintas. Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Jakarta konsisten bertambah tiap tahun. Pada 2021 jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit, tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
“Itu artinya kebijakan subsidi ini tidak perlu membebani daya tahan fiskal dan memungkinkan terjadi adanya sirkulasi atau distribusi kendaraan dari kota-kota padat penduduk ke daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak kendaraan bermotor. Beban APBN dan beban jalan di kawasan perkotaan harus menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam wacana kebijakan ini”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
