JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) itu diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin (23/5/2022).
Menurut dia, penghargaan WTP untuk kali kedua bagi Pemkab Bandung Barat itu pun menjadi kado istimewa menjelang usia KBB yang ke-15 pada 19 Juni 2022 mendatang. Sebelumnya, Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP pada 2019 lalu.
“Alhamdulilah hari ini kami menerima opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Ini merupakan kado terindah jelang HUT KBB yang diperingati pada 19 Juni nanti,” ujar Hengki Kurniawan.
Dia mengatakan, opini WTP tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal itu pun merupakan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk terus berbenah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Hengki mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bandung Barat atas kerjasama selama ini dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.
Ucapan terima kasih juga dia sampaikan kepada DPRD, tim auditor yang memberikan penilaian, serta seluruh lapisan masyarakat yang selalu mengingatkan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Semoga hasil ini jadi motivasi bagi semua pihak untuk dapat membawa KBB lebih baik lagi di usianya yang sudah 15 tahun,” kata Hengki Kurniawan.
Menurut dia, apa yang menjadi catatan khusus dari BPK terkait laporan keuangan di Pemkab Bandung Barat akan diperbaiki dalam waktu dekat. Semuanya itu akan diselesaikan demi perbaikan kedepannya.
Sementara terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, Hengki Kurniawan juga memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan terbuka.
“Pemeriksaan keuangan sesuai dengan prosedur tidak ada yang ditutupi, semuanya terbuka. Itu sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel,” ujarnya. (Adv)
