JABARNEWS | PURWAKARTA – Ketua Baznas Purwakarta, Saparudin, mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini hanya mengandalkan dana yang bersumber dari masyarakat untuk kegiatan operasionalnya.
“Kami memiliki program yang cukup singnifikan, baik program yang bersifat konsumtif mau pun produktif. Bedah rumah tidak layak huni yang mana hal itu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Untuk memenuhi biaya operasional tersebut tak bisa hanya mengandalkan dana yang kami dapat dari presentase amilin, melainkan membutuhkan anggaran dari pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (15/3/2018).
Dikatakannya. Baznas kabupaten/ kota lain juga didukung penuh oleh pemkba/pemkot. Itu baik dana operasional maupun yang bersifat kebijakan yang dapat meningkatkan pengumpulan zakat di Kabupaten Purwakarta.
Terkait hal itu, sambungnya, sejak SK Komisioner Baznas terbit, Bupati telah menjanjikan kesanggupannya mengalokasikan anggaran untuk Baznas. Sayangnya, hingga saat ini anggaran operasional tersebut tak pernah turun.
“Hal tersebut sudah jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan, pada Permendagri No. 134 Tahun 2017 disebutkan dalam rangka pelaksanaan tugas Baznas provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah harus menyediakan dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dukungan pendanaan untuk Baznas pada Permendagri tersebut, lanjutnya, berada pada urutan pertama.
“Setelah Baznas baru di bawahnya disebutkan dukungan pendanaan untuk KPU dan organisasi kemasyarakatan di bawah dinas kesbangpol,” kata dia.
Dirinya berharap, Pemda Purwakarta segera mencairkan anggaran operasional tersebut yang dari akhir 2016 sampai 2018 ini belum saja terwujud.
“Dengan dukungan dana operasional tersebut baznas dapat memaksimalkan kinerja dan menuntaskan program Baznas,” ucapnya. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
