Data Penerima Bansos di Kota Bogor Cukup Tinggi, Ini Tanggapan DPRD

Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri
Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. (foto: istimewa)

Gus M menilai ketimpangan pendapatan di Kota Bogor mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan program pemerintah belum terasa oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, Gus M menekankan perlunya peningkatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) untuk memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor juga mengangkat isu pertumbuhan penduduk yang rendah dari sisi kelahiran, namun mengalami peningkatan urbanisasi.

Baca Juga:  Sedang Salat Dzuhur, Warga Purwakarta Ini Selamat Saat Pohon Tumbang Menimpa Rumahnya

Gus M mendorong Pemkot Bogor untuk mengendalikan arus urbanisasi dan bahkan, jika perlu, melakukan moratorium perpindahan penduduk ke kawasan kumuh. Peningkatan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga diusulkan sebagai langkah strategis.

Baca Juga:  Bima Arya Turun Tangan Penanganan Dua Titik Bencana di Kota Bogor, Warga Diminta Hati-hati

“Ini bagian ikhtiar dan kita lakukan mapping per kecamatan dan titik konsentrasi kemiskinan. Dengan membuat analisa penyebab kemiskinan per wilayah yang lebih rinci. Karena dengan begitu akan menentukan strategi penanganan kemiskinan yang lebih tajam, dengan sasaran yang lebih tepat,” jelas Gus M.

Gus M menekankan perlunya inovasi dan kerja terintegrasi dalam menangani kemiskinan serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Baca Juga:  Polisi Berhasil Amankan Pelaku dan Puluhan Senjata Tajam untuk Tawuran di Bogor

Evaluasi kinerja TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan implementasi program kegiatan terintegrasi menjadi fokus untuk memastikan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. (red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News