Ia menambahkan, meskipun pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah dianggarkan dalam APBD, masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi secara formal. Karena itu, Gerakan Poe Ibu diharapkan menjadi jaring sosial pelengkap bagi kebutuhan warga.
KDM mencontohkan keberadaan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate, tempat pengaduan masyarakat yang operasionalnya didukung oleh dana sosial dari gerakan tersebut.
“Penggunaan berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui RT/RW hingga bupati dan wali kota. Saya sendiri membuka pengaduan di Gedung Sate lewat Bale Pananggeuhan dengan anggaran berasal dari gerakan Sehari Seribu dari ASN,” jelasnya.
Menurutnya, kanal aduan seperti Bale Pananggeuhan juga menjadi pelengkap sistem digital resmi seperti SP4N Lapor dan Sapawarga, agar aduan masyarakat baik di desa maupun kota bisa cepat ditangani.
“Jangan sampai warga mengadu di media sosial. Kalau itu terjadi, berarti pemerintahan tidak berjalan baik. Maka saya minta RT, RW, hingga bupati dan wali kota membuka ruang pengaduan agar pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat,” kata KDM. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
