JABARNEWS | PURWAKARTA – Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk memahami mekanisme tata kelola keuangan negara. Hal ini merespon pernyataan tim ekonomi Prabowo-Sandi yang menyebut dana pertemuan IMF-Bank Dunia harus dialihkan untuk bencana alam.
Menurut Dedi, pengalihan dana sebesar Rp855 Miliar itu tidak serta merta bisa dilakukan. Pasalnya, terdapat mekanisme tata kelola keuangan negara yang harus dipatuhi. Apalagi berdasarkan pernyataan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, persiapan pertemuan IMF-Bank Dunia bersifat multi years.
“Semua pihak patut berempati terhadap bencana alam, termasuk kubu oposisi. Tugasnya membangun kontrol terhadap jalannya pemerintahan kan. Tetapi, harus diingat bahwa dana itu tidak bisa dialihkan begitu saja,” kata Dedi di kediamannya. Tepatnya, di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Senin (8/10/2018).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu memahami maksud dari tim ekonomi Prabowo-Sandi tentang efisiensi anggaran. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Mantan Bupati Purwakarta itu sering menyampaikan hal tersebut. Efisiensi yang dimaksud Dedi, harus bersifat menyeluruh mulai dari pusat sampai daerah dan seluruh lembaga negara.
Sebagai mantan birokrat, dirinya juga memahami teknis tata cara melakukan efisiensi tersebut. Dana yang terefisiensikan terlebih dahulu harus kembali ke kas negara dan dibahas pertuntukan selanjutnya. Artinya, terdapat proses panjang sebelum dana tersebut menempati pos anggaran yang baru.
“Nah, kalau dipaksakan langsung dialihkan untuk bencana alam, katakanlah ke Sulawesi Tengah, ini bisa timbul masalah baru. Ada belanja yang menggunakan uang negara yang bukan untuk peruntukannya,” ujarnya.
Dana Tanggap Darurat
Pada saat yang sama, pemerintah sendiri sudah menggelontorkan dana tanggap darurat sebesar Rp560 Miliar untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Artinya menurut Dedi, pemerintah bukan tanpa ancang-ancang saat menghadapi bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia.
Apabila dana tersebut habis, maka Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI bisa menggelar rapat untuk membahas besaran anggaran tambahan. Rapat inilah menurut dia yang nanti menentukan dana hasil efisiensi itu diperuntukan.
“Misalnya dari dana kegiatan pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Di lembaga legislatif itu ada partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Semuanya harus sama-sama melakukan efisiensi itu,” katanya.
Dedi juga mengulas bagian yang tidak kalah penting terkait bencana alam yakni rekonstuksi pasca bencana. Menurut dia, fase rekonstruksi harus segera dijalani oleh seluruh daerah terdampak.
“Sesegera mungkin setelah masa tanggap darurat selesai, beberapa objek vital sudah pulih, rekonstruksi harus dilakukan,” ujarnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
