JABARNEWS │ PURWAKARTA – Komisi II DPRD Purwakarta meminta Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi ukuran 3Kg.
Alasannya, kenaikan HET gas elpiji 3 kg bisa berdampak negatif pada ekonomi masyarakat, yang saat ini sedang berusaha memulihkan diri pasca pandemi Covid-19.
Dalam konteks ini, Komisi II DPRD Purwakarta juga mencurigai adanya upaya beberapa pihak yang terlibat dalam bisnis minyak dan gas (migas) yang sedang mencoba mempengaruhi pemerintah daerah agar menaikkan HET elpiji 3 kg.
“Saat ini, kami mendeteksi adanya oknum pengusaha di sektor migas yang berusaha mempengaruhi Pj Bupati Purwakarta untuk menandatangani perubahan SK Bupati terkait HET Elpiji 3Kg. Mereka meminta agar harga gas bersubsidi dinaikkan tahun ini,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Purwakarta, Alaikaasalam, Selasa (3/10/2023).
Alex, sebutan akrabnya, menjelaskan jika harga gas bersubsidi benar-benar naik tahun ini, maka lembaga legislatif tidak akan tinggal diam.
Sebaliknya, DPRD Purwakarta berharap agar HET elpiji 3Kg bisa diturunkan, terutama di tingkat agen. Pasalnya, agen-agen elpiji bersubsidi saat ini dianggap mendapatkan keuntungan yang terlalu besar.
