JABARNEWS | BANDUNG – Forum Komunikasi Kader Konservsi (FK3I) Jawa Barat menilai sikap pemerintah dalam mencabut Ijin Usaha Hutan perlu disikapi secara politik dan cermati agar advokasi terhadap negara tidak terkecoh oleh Keputusan yang bias.
Hal tersebut menyusul munculnya kekhawatiran dan ketakutan ke depannya karena krisis hutan sudah terjadi.
Koordinator FK3I Jabar Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya memandang pencabutan Ijin Usaha Hutan perlu diiringi dengan sanksi dan denda terhadap perusahaan yang dicabut ijin usahanya.
“Karena kondisi lapangan kelola usaha hutan yang dicabut ijinnya nyaris telah mengakibatkan kerusakan hutan dan ketakutan akan dampak yang akan dan sedang terjadi seperti bencana ekologi,” kata Dedi di Kota Bandung, Jumat (28/1/2022).
Dia menyatakan bahwa jangan sampai pencabutan izin usaha hutan hanya bersifat administratif tapi juga harus bersifat solutif terhadap rencana kelola kedepan. Menurut Dedi, hal ini akan dilihat kedepan sebagai ketakutan baru dari dampak sikap negara yang terkesan baik namun masih bias langkah kedepan setelah pencabutan tersebut.
