JABARNEWS | GARUT – Pergantian Plt Kadisdik dari Djajat Darajat ke Plt Buldan yang juga menjabat Ketua BKD Garut dianggap tidak cukup bagi sebagian pihak.
Setidaknya hal itu dirasakan oleh mereka yang merasa terusik dan tersakiti akibat ucapan tidak terpuji seorang pejabat publik Djajat Darajat yang kini sudah di berhentikan oleh Bupati Garut pada Selasa lalu.
Menurut Kepala SMK Negri 1 Garut yang juga ketua Forum Guru Garut (Fogar) Dadang Johar Aripin, MM, pelecehan itu tidak cukup sekedar permohonan maaf, tanpa klarifikasi publik.
“Kompak, solid dan saling berempati satu sama lainnya. Itulah keunggulan komperatif guru sekaligus pedidik ketika rekannya dilecehkan, dihina seorang Plt Disdik Garut Djajat Darajat yang mengatakan “Guru Honor Ilegal”, seluruh guru di Kabupaten Garut baik yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI ) maupun Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) murka dan langsung mengutuk keras Plt Kepala Dinas Pendidikan yang cuma berstatus Plt,” ungkap Dadang, Kamis (20/09/2018).
Kata dia, pada prinsipnya pejabat publik dimanapun harus bersikap arif, bijak apabila mengeluarkan statement. Guru itu, sorang terdidik, mereka sekurang-kurangnya S1.
Secara materil penghasilannya sangat minim sekali, kurang dihargai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Jika harus jujur pengabdian mereka tidak seimbang. Ini benar-benar kecelakaan sejarah bagi dunia pendidikan. Mengapa Bupati Garut Rudy Gunawan sampai mengangkat (memberi) posisi terhormat pada Djajat Darajat sebagai Plt Kadisdik yang jejak rekam dan integritasnya diragukan,” tandas Dadang.
Dadang menegaskan, semua orang hormat pada guru, semua orang khidmat dan takjub pada guru.
“Kok ini seorang yang cuma Plt Disdik Garut seenak dewek ngomong bahwa guru honorer ilegal, nilainya tidak syah, terus terang kami benar-benar geram. Guru sebagai agen perubahan dan perannya sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa dan negara diukur dari kualitas para gurunya,” terangnya.
Menurutnya dengan pengangkatan PLT Kadisdik yang baru, Burdan yang juga Sebagai Kepala BKD dinilai sarat kepentingan politik dan tidak akan menuntaskan masalah.
“Barang siapa menempatkan seseorang bukan kepada ahlinya tunggulah kerusakan atau kehancurannya. Latar belakang, disiplin ilmunya dia bukan dari pendidikan,” pungkasnya. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
