“Pokja IDI Jabar ini memang dimaksudkan untuk membuat rumusan peningkatan IDI Jabar. Pokja akan bekerja selama 2 sampai 3 bulan hingga berhasil membuat rumusan yang akan dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jabar,” tuturnya.
Menurut Iip, anggota Pokja IDI Jabar berasal dari berbagai lembaga, seperti BPS, Kepolisian, TNI, dan perwakilan OPD Jabar.
“Saya berharap masalah IDI ini juga bisa dipahami oleh anggota Forkopimda Jabar agar dalam membuat kebijakan ke depan bisa mempertimbangkan unsur indeks demokrasi tersebut,” tandasnya. (Red)
