Kinerja BKPSDM Kota Bandung, DPRD : Kenapa Banyak Jabatan Kosong di OPD?

Komisi A DPRD Kota Bandung mempertanyakan kinerja BKPSDM di triwulan II TA 2022, terkait banyaknya jabatan kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

JABARNEWS | BANDUNG – Komisi A DPRD Kota Bandung mempertanyakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, kenapa banyakjabatan kosong di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan di kewilayahan namun tidak dibuat laporan secara berkala.

Hal ini mengemuka saat rapat kerja evaluasi kinerja Triwulan II T.A. 2022 bersama antara Komisi A DPRD Kota Bandung dan BKPSDM Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, Selasa (12/07/2022).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua komisi A DPRD Kota Bandung yaitu Bapak H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan dihadiri juga oleh Khairullah S.Pd.I., selaku wakil ketua, Erick Darmadjaya B.Sc., M.K.P., selaku sekretaris, serta beberapa anggota lainnya yaitu Aan Andi Purnama, S.E., dan H. Riantono, S.T., M.Si.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Pemesan Miras Lewat Paket dari Bali di Tasikmalaya

Pada kesempatan kali ini, Komisi A melanjutkan rapat kerja yang sebelumnya tertunda tentang evaluasi kerja bersama BKPSDM yang berkaitan dengan kepegawaian, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di kewilayahan.

Selain itu, pada rapat tersebut juga membahas hambatan, rencana kegiatan BKPSDM, isu-isu strategis pelaksanaan kegiatan yang dihadapi oleh BKPSDM, dan juga gambaran besar mengenai kegiatan pada tahun 2023.

Baca Juga:  Terjadi Antrean Kendaraan, One Way Diterapkan di Arah Puncak Bogor

Ketua Komisi A, Rizal Khairul, memberikan masukan agar BKPSDM membuat laporan terkait jabatan-jabatan yang masih kosong.

“Masih banyak jabatan-jabatan kosong baik itu di OPD maupun di kewilayahan. Saya ingin tahu seperti apa, dan harusnya ada report berkala paling tidak maksimal 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya, supaya jabatan yang kosong bisa diantisipasi secepatnya,” ujarnya.

Anggota Komisi A, Erick Darmadjaya menyarankan kepada BKPSDM terkait program pancasila dan juga budaya.

Baca Juga:  Beri Kepuasan Terbaik, bank bjb Raih Indonesia Consumer Financial Service Award 2022

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menjabat adalah role model masyarakat bagaimana seorang pimpinan wilayah bisa menjadi contoh untuk mencegah polarisasi,” kata Erick.

Selanjutnya, Anggota Komisi A, Aan Andi Purnama memberikan masukan kepada BKPSDM agar membuat aplikasi yang berfungsi untuk memantau kinerja ASN.

“Aplikasi ini harus segera dibuat, jangan sampai nanti ada yang bekerja keras bagus tapi tidak naik, sedangkan yang biasa-biasa gampang,” ujar Aan.

Komisi A berharap BKPSDM bisa terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait yang terjadi di Kota Bandung. *