KPID Jabar Soroti Keselarasan Lembaga Penyiaran dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan literasi media dengan tajuk ‘Ekologi Politik Penyiaran’ yang digelar di Kabupaten Sukabumi pada Senin (25/3/2024). (Foto: Istimewa).

“Dari penggalan cerita tersebut , konsepsi pemikiran soekarno tidak hanya berbicara tentang ekonomi politik, tidak hanya tentang sosialisme di Indonesia yang harus di tegak kan, namun bung karno juga memiliki pemikiran, lingkungan itu di jaga,” kata Adiyana.

“Melihat hal itu kami mencoba bagaimana masalah televisi dan radio ini atau lembaga penyiaran, dan bagaimana posisioning kita sebagai masyarakat bangsa, untuk bersama sama menjaga aspek aspek lingkungan disekitar kita dan salah satunya melalui literasi media ini,” tambahnya.

Baca Juga:  Dihadapan Forsesdasi, Herman Suyatman: Satukan Frekuensi untuk Jabar Maju

Dia menjelaskan setidaknya bencana yang terjadi itu terbagi menjadi 2, mulai dari bencana yang di kehendaki Tuhan yang tidak bisa terbantahkan dan bencana yang di akibatkan oleh manusianya.

Baca Juga:  Bupati dan Wakil Bupati Subang Sidak Kehadiran ASN Pasca Libur Lebaran

“Nah bencana yang di sebabkan oleh manusia ini yang harus di perhatikan dan kita kritisi bersama agar bagaimana kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun juga berpihak kepada alam sehingga masyarakat pun bisa terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh manusia. Terlebih Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang menembus 49,9 juta dengan potensi bencana yang tidak kalah tinggi,” jelasnya.

Baca Juga:  Banjir di Karawang, Cellica Nurrachadiana Terjunkan Alat Berat Bersihkan Sampah yang Sumbat Sungai

Hal senada diungkapkan Koordinator Bidang Isi Siarang dari KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo. Menurutnya, belum adanya regulasi yang mengarahkan keberpihakan lembaga penyiaran terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang harus di atasi.