Bupati menyoroti pentingnya perencanaan program yang berdampak nyata. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan setiap anggaran yang keluar memiliki manfaat langsung bagi rakyat.
Baginya, perencanaan yang baik namun tanpa dampak nyata adalah bentuk korupsi tersembunyi yang harus dihindari.
Melalui pendampingan intensif dari KPK RI, Pemkab Purwakarta menargetkan peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas publik.
Hal ini sejalan dengan visi Purwakarta Istimewa yang menuntut birokrasi yang melayani dan bebas dari praktik korupsi.(red)
