“Lantas kita mengusulkan juga kepada Irda, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur lebih fokus, dan berikan sanksi (hukuman yang melanggar) tegas kepada kades yang kita indikasi memperkaya diri sendiri,” tegas Galih.
Ketua Lembaga Pemuda ini menyambungkan, contoh tidak ada transparansi hasil pemeriksaan desa setiap tahun desa mana yang melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun, lalu desa tidak transparansi terkait regulasi anggaran desa.
“Bantuan program Bumdes atau regulasi yang masuk ke APBDes,” ujarnya.
Terakhir, Galih menambahkan, sebagai Lembaga Pemuda mewakili masyarakat mengajak kepada semua pihak untuk inten dan berani menyuarakan ketika adanya permainan para kepala desa yang betul-betul tidak pro rakyat.
“Akan terus mengawal dan mengontrol para kepala desa di Cianjur terutama peran fungsi Apdesi seperti apa,” tutupnya. (Mul)
