JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan berbagai strategi agresif untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dipatok sebesar Rp30,1 triliun. Optimalisasi aset daerah dan penguatan struktur kelembagaan menjadi dua langkah utama yang mulai dijalankan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kelembagaannya lebih efisien. Langkah tersebut dibarengi dengan pengelolaan langsung aset-aset strategis daerah serta peninjauan ulang kerja sama bisnis yang dinilai belum optimal.
“Stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena dengan jumlah penduduk besar, Jabar menjadi penentu keberhasilan nasional,” ujar Dedi, Jumat (28/11/2025).
Dedi menyebutkan, lobi intensif ke pemerintah pusat juga dilakukan terkait dana transfer, termasuk upaya memperjuangkan kembali dana bagi hasil yang selama ini dipotong sekitar Rp600 miliar per tahun. Ia menegaskan pendapatan yang dihimpun dalam APBD 2026 akan difokuskan untuk kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga penerangan jalan umum (PJU) dan pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu.
“Anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, pembangunan unit sekolah baru Rp500 miliar, anggaran PJU Rp473 miliar, dan pemasangan listrik gratis untuk masyarakat miskin Rp78 miliar,” katanya.
