“Khawatir saja jika ini berimbas ke kebijakan publik, mengingat keduanya merupakan pemegang kebijakan, Anne sebagai Bupati sedangkan Dedi Mulyadi yang disinyalir masih cukup berpangaruh dikalangan birokrasi dan legislatif,” ungkapnya.
Kemudian, kata Aa Ariel, entah secara kebetulan atau jika di cocoklogikan melihat kejadian apa yang terjadi di pemerintahan dan juga di DPRD purwakarta. Dirinya menilai ini imbas dari konflik tersebut.
“Sepertinya adanya permasalahan pribadi, fokus bupati menjadi terganggu, dan DPRD pun mengalami hal yang sama terganggu juga,” Sebutnya.
Ia melanjutkan pada kejadian absennya beberapa anggota DPRD saat paripurna dimana mayoritasnya adalah Golkar. Dan golkar itu sendiri adalah salah satu partai yang di pimpin oleh Dedi Mulyadi, dan juga merupakan partai pengusung Ambu Anne saat melaju sebagi Bupati Purwakarta waktu itu.
“Walkout dan absennya pada saat paripurna terlihat jelas bahwa ada konflik antara DPRD dan Eksekutif. Sangat disayangkan sekali ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan, salah satunya pengesahan dari pada anggaran perubahan jadi terhambat karena gagalnya paripurna tersebut,” cetusnya.
