Kemudian, masih papar Kepala KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar, dalam sekolah itu ada yang namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di situ menangani pengaduan. Bahkan, pihaknya pun di cabang dinas (KCD) hal sama ada pengaduan-pengaduan (kalau ada permasalahan).
“Jadi kalau memang ada atau diketemukan sekolah, baik SMA, SMK dan SMP yang tidak sesuai dengan aturan mohon kami mendapatkan informasinya,” bilangnya.
Ia menambahkan, sehingga pihaknya bisa sesuai harapan semua pihak untuk menindaklanjuti. Jadi, dirinya pikir bisa lebih banyak harus berkomunikasi informasikan demi tercapainya tujuan yang sama atau apa yang diinginkan.
“Artinya, PPDB yang bisa akuntabel, transparan dan akuntabilitas secara berkelanjutan sesuai harapan,” tutup Kepala KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar, Endang Susilastuti.
Terpisah, sebelumnya Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Peduli Cianjur (Kampac), Alief Irfan menyoroti, advokasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang mengadu, terkait dengan adanya indikasi kecurangan PPDB SMAN, SMKN, dan SMPN melalui jalur titipan ke Disdikbud Cianjur dan KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar.
