JABARNEWS | BANDUNG – Soal opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin menghimbau agar para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS jangan berkecil hati.
“Kepala perwakilan BPK Bandung sudah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tahun ini. Karena sudah pada jalurnya yang pas, jadi jangan sampai semangat dan ritmenya jadi kendor, hanya tinggal penyempurnaan sedikit-sedikit,” jelas Solihin, di Bale Kota Bandung, Kamis (31/5/2018).
Lanjutnya, masalahnya sudah ketahuan, semisal soal tunggakan pajak sudah selesai. Tinggal aset saja yang memang memerlukan ketelitian dan kesabaran mencatat.
“Karena ini kan kebanyakan permasalahan warisan waktu dulu, pengembangan wilayah Kota Bandung dari Kabupaten Bandung, ada aset yang diberikan, mungkin dulu pencatatannya kurang bagus. Tetapi sedang kita benahi sedikit-sedikit permasalahannya sudah selesai sudah ketahuan, saya optimis tahun depan kalau ritmenya tetap seperti ini maka akan dapat WTP,” imbuhnya.
Disinggung opini WDP karena keterbatasan tenaga akuntan, kata Solihin, tidak benar. Karena hal ini juga dialami oleh beberapa daerah.
Dia menyebutkan, sudah 3 tahun ini Pemkot tidak ada penerimaan CPNS dari umum. Nah jika ada rekrutmen maka harus diambil lulusan sarjana atau minimal D3 latar belakang akuntansi.
“Untuk disebar ke semua perangkat daerah. Kalau pun masih kurang nanti kita coba untuk menyekolahkan PNS yang ada. Misalkan lulusan SMA untuk ditugasbelajarkan. Bisa kerja sama dengan Politeknik Bandung (Polban),” ujarnya.
Ditambahkan Solihin, ia senang dan mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah Kota Bandung, karena sudah semangat bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan untuk memperoleh membuat laporan keuangan pemerintahan yang baik walaupun belum sesuai dengan harapan.
“Tetapi jangan kecewa, semangatnya jangan menurun. Nanti kalau saya sudah kembali ke provinsi saya akan bantu Kota Bandung. Dengan inspektorat kota Bandung akan melakukan pendampingan di perangkat daerah kota Bandung untuk pembenahan aset-aset yang ada di kota Bandung terutama catatan catatan yang diberikan BPK. Dan BPK juga akan membantu,” pungkasnya seraya mengatakan jika diberi kesempatan dua minggu lagi bisa mendapat opini WTP. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
