JABARNEWS | BANDUNG – Kartu Bandung Sejahtera adalah milik hak warga, sehingga sosialisasi program ini secara mendetail harus merata dan terbuka, termasuk permasalahannya kepada seluruh masyarakat Kota Bandung.
Ini Anggota Pansus 1 DPRD Kota Bandung, Folmer Silalahi dalam rapat pembahasan Finalisasi Rekomendasi LKPJ bersama Bappelitbang dan Bagian Pemerintahan Kota Bandung, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafuri, di ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis (19/5/2022).
Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana juga turut hadir beserta para anggota Pansus 1 yaitu; Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., Sandi Muharam, SE, serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos., Yudi Cahyadi, S.Pd., dan Nenden Sukaesih, S.E.
Folmer Silalahi menegaskan, bahwa Kartu Bandung Sejahtera harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat bisa mendapatkan haknya melalui kartu tersebut.
“Saya meminta, bahwa aturan dan kebijakan terkait kartu Bandung Sejahtera ini harus disosialisasi secara merata kepada masyarakat Kota Bandung. Program ini harus mendapatkan output yang jelas. Jangan sampai masyarakat Kota Bandung tidak mendapatkan haknya secara terbuka terkait program ini, itu yang perlu saya tekankan,” kata Folmer.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus, Drs. Riana meminta agar rapat tersebut harus menjelaskan secara detail sesuai dengan yang dipaparkan dalam LKPJ, baik problematika yang dihadapi maupun solusi yang akan diambil.
“Saya meminta penjelasan apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD yang hadir, agar kita bisa menganalisis semua kendala agar rekomendasi yang disusun sesuai dengan kendala yang ditemui. Dengan harapan adanya usulan rekomendasi dapat membantu masyarakat Kota Bandung agar lebih terwadahi dengan baik,” ujar Riana. **
