“Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” ungkapnya.
“Para kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa. Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini,” tandasnya. (Red)
