JABARNEWS | PURWAKARTA – Perum Jasa Tirta II Jatiluhur secara institusi siap menyelesaikan program pemerintah pusat dalam rangka perbaikan kualitas air Waduk Jatiluhur. Secara teknis, program tersebut mengharuskan danau buatan terbesar di Indonesia itu bersih dari Keramba Jaring Apung (KJA).
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PJT II Djoko Saputra saat dihubungi di kantornya. Tepatnya, di kawasan Grama Tirta Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Rabu (17/10/2018).
Menurut dia, puluhan ton limbah pakan ikan dari KJA menjadi penyebab utama pendangkalan Waduk Jatiluhur. Fenomena ini mengakibatkan penurunan kualitas air dari waktu ke waktu. Problem lain berupa penurunan volume air juga tengah terjadi akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
“Kualitas air harus kita jaga bersama. Ini program pemerintah pusat. Berbagai saluran irigasi di Jawa Barat ini bersumber dari Jatiluhur. Selain itu, kebutuhan air minum untuk Jakarta dan sekitarnya juga berasal dari sini. Salah satu usaha untuk itu adalah penertiban KJA,” katanya.
Sebagai leading sector yang membawahi Danau Jatiluhur, pihak PJT II juga sedang mempersiapkan program pengganti untuk petani KJA. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup ribuan petani yang menggantungkan nasib dari Keramba Jaring Apung.
“Petani KJA kita perhatikan nasib ke depannya. Untuk itu, komunikasi kita jalin bersama Pemkab Purwakarta. Aspek itu juga harus kita buat matang agar segera terealisasi,” ujarnya.
Djoko memastikan para petani KJA tidak perlu merasa resah atas penertiban yang dilakukan institusinya. Dia mengimbau agar semua pihak bekerja sama demi kelestarian ekosistem air di Danau Jatiluhur.
“Programnya multi sektor sehingga banyak pihak yang terlibat. Ini bagus, karena komunikasi bisa terus terjalin. Intinya, program ini harus sukses karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Situasi Harus Kondusif
Selama proses penertiban KJA berlangsung, situasi kamtibmas harus tetap kondusif. Hal ini ditegaskan oleh Komandan Distrik Militer 0619 Letkol Arh Yogi Nugroho. Menurut dia, institusinya siap mengawal situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Situasi lapangan harus tetap kondusif. Muncul kekhawatiran yang dihembuskan terkait mata pencaharian pengganti KJA ini. Padahal, seperti tadi disampaikan itu sudah dipikirkan secara sistematis. Kami pastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Menurut Yogi, hasil riset lembaga independen terhadap kualitas air Danau Jatiluhur harus segera dipublikasikan. Langkah ini, kata dia, menjadi penting untuk menghindari klaim pihak yang tidak bertanggung jawab atas penilaian subjektif mereka sendiri.
“Risetnya harus disosialisasikan agar tidak ada anggapan macam-macam. Jangan sampai ada pihak dengan kepentingan tertentu masuk ke dalam wilayah kerja ini. Hasil riset itu kan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Yogi berpandangan, program pengganti KJA harus segera diluncurkan oleh pihak PJT II. Sehingga, tidak terjadi kekosongan mata pencaharian bagi para petani KJA di wilayah tersebut.
“Ini saran saja, program pengganti harus diluncurkan segera. Kalau kita tekan terus, otomatis saat selesai, ada semacam jeda atau kekosongan ekonomi. Idealnya, proses tetap kita jalankan, saat selesai programnya sudah berjalan juga. Sehingga, gak ada lagi yang bertanya saya mau makan apa kalau KJA ditertibkan,” paparnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
