DPRD Jabar Kecewa, Sertifikasi Barang Mutu Belum Maksimal

JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Ridho Budiman Utama, menyoroti belum optimalnya pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro kepada masyarakat.

Pernyataan itu dikatakan Ridho saat kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Satuan Pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro di Kota Tasikmalaya, baru-baru ini. Kunjungan itu terkait Pembahasan Program/ Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019.

Ridho mengungkapkan, Satuan Pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro belum bisa optimal melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Ihsanudin: Peringatan Isra' Mi'raj Momentum Tingkatkan Keimanan dan Kepedulian Sosial

“Itu merupakan konsekuensi dari diserahkannya kewenangan kemetrologian ke kabupaten/kota. Sebagai balai baru, sarana dan prasarana yang ada masih sangat minim,” kata Ridho.

“Di daerah lain Pengujian dan Sertifikasi Mutu sudah berjalan lama bahkan ada yang sudah 20 tahun. Untuk mengejar ketertinggalan ini dan untuk meningkatkan mutu produk-produk agro di Jawa Barat, saya kira Pemprov Jabar serta pemerintah pusat perlu menjadikan prioritas untuk mengadakan alat-alat termasuk alat kalibrasi untuk menguji mutu barang yang ada di sini,” tambahnya.

Baca Juga:  Akan Ada Tersangka Baru Dalam Dugaan Korupsi DPRD Purwakarta

Saat ini, lanjut ridho, Balai ini menjadi sangat penting untuk menjamin mutu barang, terutama produk-produk agro yang banyak sekali dihasilkan oleh para petani di Jawa Barat.

“Terutama sekarang yang lagi booming program kopi. Calon-calon buyer menjadi ragu untuk membeli produk-produk kopi yang ada di Jawa Barat karena tidak ada sertifikasi dari balai. Itu terjadi karena peralatannya di balai belum ada,” tegas Ridho.

Baca Juga:  Momen HPN 2023, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah Berharap Jurnalis dan Perusahaan Media Terus Meningkatkan Kualitas

Ia pun mendorong badan anggaran untuk memrioritaskan pengadaan alat-alat pengujian dan sertifikasi mutu barang yang ada di Jawa Barat.

“Khususnya kepada badan anggaran, daripada kita mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang kurang jelas ataupun kegiatan yang tidak terlalu signifikan hasilnya untuk masyarakat, saya kira badan anggaran harus didorong untuk prioritaskan pengadaan alat-alat pengujian dan sertifikasi mutu barang yang ada di Jawa Barat,” tutup Ridho. (Wan)

Jabarnews | Berita Jawa Barat