JABARNEWS | PURWAKARTA – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi akar permasalahan utama dalam pengembangan pendidikan vokasi di Jawa Barat.
Selama ini, laporan pendidikan dinilai lebih banyak menampilkan sisi keberhasilan, sementara data mengenai kondisi lulusan pasca kelulusan, seperti tingkat penyerapan kerja maupun pengangguran, masih sangat minim. Padahal, tanpa data yang komprehensif, perbaikan kebijakan pendidikan sulit dilakukan secara tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, S.I.P., saat kunjungan kerja bersama Komisi V DPRD Jabar ke Kabupaten Purwakarta dalam rangka monitoring program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani, Selasa (27/1/2026).
George mendorong agar seluruh SMK di Jawa Barat melakukan pendataan alumni secara berkelanjutan. Pendataan tersebut meliputi persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian, bekerja di luar bidang, berwirausaha, menganggur, hingga yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Menurutnya, data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pendidikan vokasi.
