JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merencanakan pemberlakuan jam malam guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kebijakan tersebut akan berlaku dalam waktu dekat ini.
Warga dilarang keluar dari rumah kecuali dalam keadaan terpaksa mulai pukul 22.00 hingga 04.30 WIB. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan social distancing dan physical distancing di wilayahnya.
Menurut Emil, sapaan akrabnya, rencana ini telah disetujui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat melalui koordinasi dengan kepolisian di bawahnya.
“Kita menyepakati agar merencanakan jam malam. Kami mengarahkan kepada kabupaten/kota untuk segera melakukan upaya perlakuan jam malam, bagian dari proses mendisiplinkan dan PSBB di wilayah Jabar. Tadi sudah disetujui oleh Pak Kapolda, asal berkoordinasi dengan kepolisian di bawah Polda,” kata Emil dalam siaran pers yang disampaikan Humas Jabar, Senin (6/4/2020).
Selain itu, Emil mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat berdasarkan data sebagai argumentasinya.
“Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima (dari daerah),” ucapnya.
“Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat,” ujar Emil menambahkan.
Emil juga mengatakan pihaknya kini masih menunggu laporan hasil tes masif Covid-19 lewat rapid diagnostic test (RDT) guna melihat peta sebaran dan pola-pola baru yang ada.
Hasil tersebut kemudian akan dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait PSBB di Jabar. Untuk itu, ia telah mengimbau agar kepala daerah agar segera melaporkan hasil tes masif di masing-masing kabupaten/kota.
“Saya imbau kepala daerah untuk mengecek ke Dinkes [Dinas Kesehatan] masing-masing, melaporkan (ke Pemda Provinsi Jabar secepatnya. Semakin cepat data itu masuk, semakin mudah kita memetakan (Covid-19),” ujar Emil.
Selain itu, Emil juga menyebutkan bahwa PSBB di Jabar akan memprioritaskan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta agar langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan Pemda DKI Jakarta.
“Urusan PSBB, (Pemprov Jabar) mendahulukan (daerah) yang nempel Jakarta dulu, karena apapun yang Jakarta lakukan kita harus satu frekuensi. Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus satu keputusan,” tuturnya. (Red)
