Jurnal Warga

112 Desa Belum Teraliri Listrik, Kok Bisa?

×

112 Desa Belum Teraliri Listrik, Kok Bisa?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.
Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.. (foto: stimewa)
Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.
Ilustrasi warga masih memanfaatkan penerangan secara tradisional.. (foto: stimewa)

Negara berlepas tangan dari pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Justru memeras rakyat melalui tata kelola listrik yang kapitalistik.

Pengelolaan Listrik dalam Negara Islam

Sistem Islam memiliki seperangkat aturan yang komprehensif mulai dari ibadah individu hingga urusan ketatanegaraan termasuk pengelolaan listrik.

Baca Juga:  Pesawat Susi Air Jatuh di Papua, Tujuh Penumpangnya Diselamatkan Warga Setempat

Islam mengatur bahwasanya listrik termasuk pada SDA yang wajib hukumnya dikelola oleh negara sehingga haram dikuasai pihak swasta untuk mencari keuntungan dari rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Santunan Bagi Pekerja Korban Penembakan di Distrik Beoga Papua

“Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal : air, padang rumput dan api dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah)

Dalam Islam, listrik adalah milik umum, harus dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penyediaan listrik gratis ataupun murah. Islam melarang menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.

Baca Juga:  Teror KKB di Papua, Aktivitas Perkantoran Lumpuh, Ratusan Warga Mengungsi
Pages ( 4 of 5 ): 123 4 5