• Rabu, 1 Desember 2021

Menerka Arah APBD-P Purwakarta 2021

- Kamis, 30 September 2021 | 08:54 WIB
Taman dan ciri khas Kabupaten Purwakarta.  (Istimewa)
Taman dan ciri khas Kabupaten Purwakarta. (Istimewa)

Penulis: Widdy Apriandi (Analis Kebijakan Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta Sekaligus Mahasiswa Pasca-Sarjana IPB)

APBD Perubahan Purwakarta Tahun Anggaran 2021 sedikit banyak telah mencapai klimaks. Fraksi-fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangan umum masing-masing terkait APBD Perubahan Purwakarta. Lalu, perlu juga digaris-bawahi, mayoritas fraksi telah setuju.

Terlepas dari konsensus politik yang ‘kadung’ sudah sampai di ujung, tidak salah rasa-rasanya jika APBD Perubahan tersebut tetap berlanjut sebagai diskursus di ruang publik. Paling tidak, karena satu hal krusial, yaitu informasi yang diterima publik tentang APBD berkali-kali sebatas urusan seremonial saja; bahwa sudah terjadi paripurna, fraksi DPRD sudah memberikan pandangan umum, lalu akhirnya—DPRD setuju dan voila! hadirlah onggokan APBD yang di-klaim merepresentasikan hajat hidup orang Purwakarta.

Karena keterbatasan informasi itu, maka anggaplah publik “menerka”. Dan karena sifatnya “menerka”, maka segala sesuatunya berdasar asumsi—yang jelas memerlukan verifikasi. Terkaan itu kira-kira begini ; apakah APBD-Perubahan sejalan (compatible) dengan anasir-anasir makro di lingkup Purwakarta?

Baca Juga: Begini Cara Tampilkan Hiburan di OPPO Reno6 ke Layar TV

Baca Juga: Oded M Danial Nilai Dua Gerakan Ini Dapat Cekah Stunting di Kota Bandung

APBD-P Untuk Menyelesaikan Agenda RTRW Tahap II (2017-2021)

Kabupaten Purwakarta sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Peraturan Daerah No. 11/2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta. Kebijakan yang di-desain untuk jangka waktu 20 tahun itu (2012-2031) dibagi kedalam 4 tahap yang masing-masing berjangka lima tahunan.

‘Kebetulan’, tahun 2021 adalah akhir dari tahap II RTRW Kabupaten Purwakarta (2017-2021). Jika merujuk pada matriks program, maka ada 125 program yang berakhir dan/atau bersinggungan dengan tahun 2021. Lalu, jangan lupa, Perda sebagai produk hukum positif itu bersifat mengikat dan memaksa. Maka, artinya, matriks program tidak lain adalah indikator terukur yang menegaskan bahwa agenda pembangunan wilayah terlaksana sesuai rencana—yang disepakati Pemkab (selaku pelaksana) dengan rakyat (yang diwakili DPRD).

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ayo Bersekolah di SMK Parawisata!

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:49 WIB

Menerka Arah APBD-P Purwakarta 2021

Kamis, 30 September 2021 | 08:54 WIB

Pelajar Putus Sekolah Tetap Dapat Berinovasi

Sabtu, 4 September 2021 | 11:30 WIB

Iklan Susupan Merampok Hak Penonton Tv

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:11 WIB

Konflik Melahirkan Kemerdekaan RI

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Indonesia Memang Tangguh

Jumat, 13 Agustus 2021 | 12:59 WIB

Media Sosial dan Gerakan Sosial

Selasa, 10 Agustus 2021 | 18:20 WIB

Tips Bisnis Kecantikan Di Masa PPKM Darurat

Senin, 19 Juli 2021 | 13:34 WIB

Peribahasa Sunda Dan Pendidikan Karakter

Senin, 19 Juli 2021 | 10:05 WIB
X