• Rabu, 1 Desember 2021

Tugas Penting Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Bukan Menuduh Kompresor Snorkel Memakai Sianida

- Kamis, 25 November 2021 | 08:47 WIB
Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa. (Istimewa)
Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa. (Istimewa)

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

Dampak perang urat saraf antara kelompok lingkungan dan kelompok kesejahteraan sosial ekonomi di seluruh dunia, membuat peta konflik baru diwilayah pesisir. Terutama masyarakat Bajo dan Bugis sasaran amukan hukum tanpa peradilan yang adil. Kajian peradilan hukum hanya sebatas lingkungan dan sebab akibat kerusakannya yang dilakukan oleh kompresor dan diving snorkeling. Memang berat perjuangan hidup nelayan sehingga tidak sejahtera - sejahtera.

Status Indonesia sebagai negara maritim tampaknya tidak menjamin nelayan hidup dengan makmur. Sebuah riset terbaru, menganalisis data Survey Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan nelayan sebagai salah satu profesi paling miskin di Indonesia. Sebanyak 11,34 persen orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran (5,56 persen), konstruksi bangunan (9,86 persen), serta pengelolaan sampah (9,62 persen).

Baca Juga: Soal pembubaran MUI, Uu Ruzhanul Ulum: Ini Mengusik Ketentraman Umat Islam

Baca Juga: DPRD Jabar Minta Mal Pelayanan Publik Harus Diperbanyak

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah rumah tangga perikanan tangkap secara drastis dari 2 juta di tahun 2000 menjadi 966 ribu di tahun 2016. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia.

Pada tahun 2016, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan jumlah pekerja perikanan tangkap terus menurun. Jumlah nelayan di Eropa berkurang dari 779 ribu menjadi 413 ribu selama tahun 2000-2014. Tren serupa juga terjadi di Amerika Utara dan Oceania.

Baca Juga: Crown Group Catat Penjualan Sebesar Rp280 Miliar pada Bulan Oktober, 75 Persen Terjual Kepada Investor

Baca Juga: Ingin Gunakan Nama Ridwan Kamil untuk Merek Produk UMKM, Ini Syaratnya

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ayo Bersekolah di SMK Parawisata!

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:49 WIB

Menerka Arah APBD-P Purwakarta 2021

Kamis, 30 September 2021 | 08:54 WIB

Pelajar Putus Sekolah Tetap Dapat Berinovasi

Sabtu, 4 September 2021 | 11:30 WIB

Iklan Susupan Merampok Hak Penonton Tv

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:11 WIB

Konflik Melahirkan Kemerdekaan RI

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Indonesia Memang Tangguh

Jumat, 13 Agustus 2021 | 12:59 WIB

Media Sosial dan Gerakan Sosial

Selasa, 10 Agustus 2021 | 18:20 WIB

Tips Bisnis Kecantikan Di Masa PPKM Darurat

Senin, 19 Juli 2021 | 13:34 WIB

Peribahasa Sunda Dan Pendidikan Karakter

Senin, 19 Juli 2021 | 10:05 WIB
X